Jumat, 02 Desember 2011

KOMPAS.com - Internasional

KOMPAS.com - Internasional

Ditemukan Keretakan, Produksi F-35 Terancam Tertunda Lagi

Posted: 03 Dec 2011 04:01 AM PST

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Produksi skala penuh pesawat tempur F-35 Lightning II disarankan ditunda lagi setelah ditemukan sejumlah keretakan di kerangka pesawat dan berbagai "titik panas" atau masalah tersembunyi lainnya di pesawat itu. Berbagai masalah itu baru ketahuan setelah pesawat generasi kelima ini menjalani berbagai uji coba dan analisis.

Hal itu disampaikan Direktur Program Joint Strike Fighter (JSF) Departemen Pertahanan AS Laksamana Madya David Venlet, dalam wawancara dengan AOL Defense yang diterbitkan hari Jumat (2/12/2011) waktu AS.

"Berbagai masalah yang muncul dalam 12 bulan terakhir ini telah mengejutkan kami dalam hal jumlah perubahan yang harus dilakukan serta biayanya. Sebagian masalah itu memang kecil, tetapi jika dikumpulkan jadi satu dan dilihat posisinya di badan pesawat dan bagaimana sulitnya menemukan mereka setelah Anda membeli pesawat itu, maka beban ongkosnya akan membuat Anda pusing," ungkap Venlet.

Menurut dia, lebih baik menunda produksi untuk sementara sampai berbagai masalah itu bisa dikelola dengan benar. Venlet menambahkan, berbagai perubahan yang diperlukan untuk mengatasi masalah itu lebih banyak dari yang diperkirakan semula, dan pesawat-pesawat yang baru selesai dirakit harus dibongkar seluruhnya untuk dimodifikasi, sehingga mereka tetap akan bisa bertahan hingga 8.000 jam terbang seperti rencana awal.

Kontraktor utama proyek ini, Lockheed Martin, mengatakan, berbagai masalah yang disebutkan Venlet itu tidak berpengaruh pada keselamatan penerbangan pesawat, kinerja pesawat, dan masih dalam batas-batas perkiraan awal.

Pesawat, yang dirancang memiliki kemampuan tak terdeteksi radar (siluman atau *stealth*), itu, kini sudah memasuki tahap produksi awal dengan kapasitas produksi terbatas. Produksi skala penuh diharapkan akan dimulai pada tahun 2015 atau 2016.

Pentagon saat ini berencana membeli lebih dari 2.440 unit pesawat F-35 dalam tiga varian, yang diperkirakan akan menelan anggaran hingga 382,5 miliar dollar AS (hampir Rp 3,5 kuadriliun) hingga tahun 2035. Program JSF ini dikembangkan bersama dengan delapan negara lain, dan diharapkan akan menggantikan 13 jenis pesawat yang saat ini menjadi andalan negara-negara itu, termasuk F-16 buatan Lockheed Martin.

Lockheed berharap akan bisa menjual hingga 750 unit pesawat kepada negara-negara mitra program tersebut.

Namun berbagai masalah yang muncul selama pengembangan program ini membuat biaya produksi membengkak dan produksi skala penuh pesawat F-35 terus tertunda-tunda. Pihak Dephan AS sendiri sudah dua kali merestrukturisasi program JSF dalam beberapa tahun terakhir, dan sejauh ini, nilai rencana pembelian pesawat tersebut sudah mencatat rekor pengadaan senjata terbesar sepanjang sejarah AS.

Ketidakpastian masa depan dan jadwal produksi pesawat tersebut juga telah membuat dua produsen mesin jet, yakni General Electric dan Rolls Royce, memutuskan keluar dari program ini, Jumat. Mereka sebelumnya berniat membuat mesin alternatif untuk F-35, di luar mesin buatan Pratt & Whitney yang dipakai sejak awal.

Juru bicara Lockheed Martin Michael Rein mengatakan, jika bicara soal biaya pengembangan F-35 yang makin besar, semua pihak terkait harus membandingkan dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk memperbarui dan merawat armada pesawat tua yang akan digantikan F-35. 
 
 

Full content generated by Get Full RSS.

Stop Kekerasan atau Hadapi Perang Saudara

Posted: 02 Dec 2011 10:04 PM PST

GENEVA, KOMPAS.com — Suriah menghadapi perang saudara jika rezim yang berkuasa melanjutkan represi kejam terhadap para demonstran dan warga sipil, kata pejabat hak asasi manusia (HAM) PBB, Jumat (2/12/2011).

Komisaris Tinggi PBB (UNHCR), Navi Pillay, saat berbicara di Geneva, Swiss, pada sesi khusus Dewan Hak Asasi PBB di Suriah, mencatat laporan-laporan tentang "serangan bersenjata yang meningkat oleh kekuatan oposisi, termasuk oleh Angkatan Bersenjata Pembebasan Suriah, terhadap Suriah militer dan aparat keamanan". "Dalam kegagalan nyata pihak berwenang Suriah untuk melindungi warganya, masyarakat internasional perlu mengambil langkah-langkah mendesak dan efektif untuk melindungi rakyat Suriah," kata Pillay.

"Sekretaris Jenderal PBB telah mendesak masyarakat internasional untuk bertindak dan mengambil tindakan kolektif dan tegas untuk melindungi rakyat Suriah dari pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan fundamental mereka. Semua tindakan pembunuhan, penyiksaan, dan bentuk-bentuk lain kekerasan harus dihentikan segera," lanjut Pillay.

Tindakan represif pemerintah dimulai pada pertengahan Maret lalu ketika ketidakpuasan rakyat terhadap rezim yang berkuasa melanda seluruh dunia Arab. Rezim Presiden Bashar al-Assad di Suriah telah menyalahkan kekerasan itu pada geng bersenjata.

Pillay mengatakan, "Lebih dari 4.000 orang dilaporkan telah tewas, ribuan ditangkap, dan lebih dari 14.000 dilaporkan berada dalam tahanan sebagai akibat dari tindakan represif di Suriah itu." Dia menambahkan, banyak dari mereka harus meninggalkan rumahnya, setidaknya 12.400 orang ke negara-negara tetangga dan puluhan ribu di dalam negeri. Di antara mereka yang tewas, kata dia, terdapat 307 anak-anak.

Dia mengutip sebuah laporan yang diterbitkan Senin oleh Komisi Penyelidikan Internasional Independen, yang dibentuk Dewan Hak Asasi Manusia pada Agustus untuk menyelidiki kekerasan hak asasi manusia. Laporan itu menyimpulkan, pasukan keamanan dan militer Suriah "melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan" kepada warga sipil.

"Itu termasuk tindakan pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual, penjara, atau bentuk lain perampasan berat atas kebebasan dan penghilangan paksa di seluruh negara itu sejak Maret tahun ini," kata Pillay.

Meskipun tidak diberi akses ke Suriah, komisi itu mewawancarai "223 korban dan saksi, termasuk pasukan militer dan keamanan yang telah membelot dan memberikan kesaksian tentang peran pasukan Suriah dalam penggunaan kekerasan yang mematikan terhadap unjuk rasa damai."

Full content generated by Get Full RSS.
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)