KOMPAS.com - Nasional |
| DPR Prihatin Bentrok Berdarah di Bima Posted: 24 Dec 2011 07:17 AM PST DPR Prihatin Bentrok Berdarah di Bima | I Made Asdhiana | Sabtu, 24 Desember 2011 | 20:45 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil ketua Komisi III DPR, Nasir Jamil tidak habis pikir polisi kembali melakukan aksi represif terhadap pengunjuk rasa di Sape, Bima, NTB. Polisi seakan tidak pernah merasa jera. "Ya Komisi III DPR prihatin terulang lagi kasus kekerasan yang dilakukan aparat Polri terhadap masyarakat. Saya heran kok polisi tidak pernah belajar dari pengalaman buruk yang selama ini mereka lakukan terhadap warga," ujar Nasir kepada Tribunnews.com, Sabtu (24/12/2011). Saya heran kok polisi tidak pernah belajar dari pengalaman buruk yang selama ini mereka lakukan terhadap warga. -- Nasir Jamil Menurut Nasir, tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian sangat merugikan mereka. "Ini sangat merugikan Polri dan keinginan agar Polri di bawah kementerian akan semakin menguat," jelasnya. Komisi III DPR, lanjut Nasir, sedang merencanakan turun langsung ke Bima, NTB guna mendengar dan melihat langsung para korban di Sape. "Senin rencananya," katanya. (Tribunnews/Willy Widianto) |
| Presiden Diminta Evaluasi Bentrok Berdarah di Sape Posted: 24 Dec 2011 07:17 AM PST Presiden Diminta Evaluasi Bentrok Berdarah di Sape | I Made Asdhiana | Sabtu, 24 Desember 2011 | 21:27 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Konflik massa dengan aparat keamanan di wilayah pertambangan kerap terjadi, salah satunya di Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut perlu dicarikan jalan keluar. Komnas HAM menilai, pengamanan aparat di wilayah tambang perlu menjadi perhatian pemerintah. Makanya kita meminta presiden mengevaluasi penanganan pengamanan di wilayah konflik sumber daya alam. -- Ridha Saleh "Makanya kita meminta presiden mengevaluasi penanganan pengamanan di wilayah konflik sumber daya alam," ujar Wakil Ketua Komnas HAM, Ridha Saleh kepada Tribunnews.com lewat sambungan telepon di Jakarta, Sabtu (24/12/2011). Selain itu, Ridha melanjutkan, Komnas HAM merekomendasikan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk sebuah tim atau panitia penyelesaian konflik agraria dan sumber daya alam. Sejauh ini tidak diperhatikan, maka konflik akan terus timbul. Ridha mengaku, jatuhnya korban karena sengketa izin pertambangan di Bima pagi tadi, sangat disesalkan Komnas HAM. Pasalnya, Komnas HAM sudah mengingatkan jauh-jauh hari untuk mencegah aksi tak tidak diinginkan terjadi, seperti bentrok. Peringatan itu berupa rekomendasi Komnas HAM kepada Bupati Bima yang intinya, memperbaiki sistem informasi dan sosialisasi kegiatan pertambangan PT Sumber Mineral Nusantara. Selain itu menghentikan kegiatan pertambangan. "Sedang rekomendasi kepada Kapolda NTB adalah diminta menempuh langkah koordinatif dan komunikatif dengan seluruh unsur masyarakat guna mencegah konflik. Tapi tidak ada respon. Yang ada responnya berantem," katanya. (Tribunnews/Yogi Gustaman) |
| You are subscribed to email updates from KOMPAS.com - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar