Senin, 19 Desember 2011

KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional

Timwas: BPK Harus Berani Lawan Tekanan

Posted: 19 Dec 2011 10:22 AM PST

JAKARTA, KOMPAS.com — Salah satu tujuan perpanjangan masa tugas Timwas DPR untuk proses hukum skandal Bank Century adalah memacu keberanian KPK dan memantau responsnya.

Demikian dikemukakan anggota tim pengawas pelaksanaan rekomendasi panitia khusus (Timwas) DPR untuk Bank Century, Bambang Soesatyo, Senin (19/12/2011) malam, kepada Kompas, di Jakarta.

Dengan perpanjangan itu, ungkap Bambang, Timwas DPR harus mendapat kepastian para pemimpin baru di KPK tidak akan menelantarkan proses hukum skandal Bank Century, seperti pimpinan periode yang lalu

"Melalui Timwas, DPR harus merespons apa pun hasil akhir audit forensik yang rencananya diumumkan Jumat (23/12/2011). Apalagi, sudah muncul kekhawatiran hasil audit forensik yang akan diumumkan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) telah disederhanakan sedemikian rupa dan tidak sesuai dengan ekspektasi publik yang sudah menunggu," ujar Bambang.

Oleh karena itu, tambah Bambang, Timwas berharap pimpinan BPK harus berani melawan tekanan dari mana pun. "Sebab, hasil sementara dari audit forensik BPK itu menunjukkan adanya dana talangan Bank Century yang dialirkan kepada kelompok-kelompok tertentu untuk membiayai kegiatan politik tahun 2009. Kalau temuan ini dihapus alias tidak diungkap oleh BPK, tantangan bagi proses hukum skandal Bank Century semakin berat," katanya lagi.

BPK, lanjut Bambang, sudah menunjukkan gelagat perubahan sikap. "Ada indikasi pimpinan BPK berada dalam tekanan dan ancaman. Sebab, salah satu unsur pimpinan BPK pun sedang bermasalah dengan hukum, karena ada dua kasus yang setiap saat siap digelar di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Faktor inilah yang diduga akan menyederhanakan hasil audit forensik BPK," ujarnya.

Menurut Bambang, jika benar hal itu yang terjadi, Timwas DPR tentunya harus berkoordinasi lagi dengan KPK agar ada jaminan proses hukum skandal Bank Century ini tidak menemui jalan buntu.

"Apalagi, KPK sendiri diketahui sudah menggenggam bukti tentang aliran dana talangan itu. Pimpinan KPK yang baru bisa memeriksa ulang seorang pejabat BI yang diduga cukup mengetahui aliran dana talangan Bank Century," kata Bambang, tak merinci siapa pejabat BI yang dimaksud itu.

Ketua BPK Hadi Purnomo pernah menyatakan kepada Kompas, pihaknya tidak akan terintervensi oleh pihak mana pun. Ia akan tetap bersikap independen.

Full content generated by Get Full RSS.

Rieke Kirim Surat Terbuka kepada Presiden

Posted: 19 Dec 2011 08:31 AM PST

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPR asal Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, Senin (19/12/2011), mengirim surat terbuka kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Surat itu berisikan harapan agar Presiden Yudhoyono dapat membantu pemulangan jasad dua perempuan tenaga kerja wanita (TKW) bernama Juju Juhana dan Dede Hodijah BT Omo.

Keduanya meninggal dunia secara tidak wajar beberapa waktu lalu di Arab Saudi. Mereka dilaporkan keluarga meninggal sejak Juni lalu, tetapi hingga kini jenazahnya belum dipulangkan ke Jakarta untuk dimakamkan di kampung halamannya.

Juju berasal dari Majalengka dan Dede dari Garut, Jawa Barat.

"Yang terhormat Pak SBY, saya sudah sampaikan langsung data kasus TKW yang meninggal di Saudi. Namun, hingga sekarang jenazah belum juga dipulangkan. Padahal, data-data kedua almarhumah TKW sudah saya sampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, dan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri," ujar Rieke saat dihubungi Kompas, Senin sore tadi.

Bahkan, tambah Rieke, pihak keluarga juga sudah menemui pejabat-pejabat itu.

"Mohon, Pak SBY membuka hati. Saya terpaksa sampaikan langsung kepada Bapak karena pembantu-pembantu Bapak tersebut tidak konkret dan sekadar membuat janji-janji saja," katanya.

Juju dikabarkan meninggal dunia karena berusaha melarikan diri dari rumah majikan di lantai 3 dengan menggunakan seprei. Ada dugaan Juju meninggal bulan Juni, atau dua minggu setelah dia masuk kerja. Namun, kematian Juju baru dilaporkan pada 28 September lalu.

Adapun keluarga Dede telah mendapatkan informasi melalui sponsornya, Isep, yang mengatakan bahwa TKW itu sakit keras dan dirawat di Rumah Sakit Jizan selama tiga dari dalam keadaan koma. Namun, setelah dicek dengan pihak majikan, Dede ternyata meninggal pada 28 Juni lalu dengan alasan yang belum jelas.

"Hal yang wajar jika rakyat yang tidak menuntut lapangan kerja di dalam negeri, lalu menuntut jenazah keluarga mereka yang bekerja sebagai TKI dipulangkan dan dimakamkan di Tanah Air, di kampung halaman mereka. Rasanya tak ada yang berlebihan dari tuntutan rakyat tersebut," papar Rieke lagi.

"Mohon menjadi perhatian Pak SBY, juga kinerja pembantu-pembantu Bapak tersebut. Bayangkan kasus yang didampingi DPR saja tidak digubris, apalagi jika rakyat mengadu tanpa pendamping," jelas Rieke. Ia kerap mendampingi TKW maupun TKI yang mengalami kesulitan di mana pun.

Full content generated by Get Full RSS.
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)