KOMPAS.com - Nasional

---

Abraham Samad Hasil Tarik Menarik Politik Posted: 05 Dec 2011 07:21 AM PST Seleksi Pimpinan KPK Abraham Samad Hasil Tarik Menarik Politik Budiman Tanuredjo | Marcus Suprihadi | Senin, 5 Desember 2011 | 21:52 WIB JAKARTA, KOMPAS.com- Terpilihnya Abraham Samad sebagai Ketua KPK 2011-2015 adalah hasil tarik menarik kepentingan politik di DPR. Tarik menarik kepentingan politik kentara ketika Yunus Husein --yang disebut-sebut dijagokan istana-- tidak terpilih sebagai Pimpinan KPK serta tak terpilihnya Ketua KPK Busyro Muqoddas. "Abraham Samad terpilih karena kompromi politik itu," kata Ketua BP Setara Institute Hendardi di Jakarta, Senin. Samad bersama Bambang Widjojanto mendapat dukungan penuh, yakni 55 suara anggota Komisi III DPR. Namun menurut Hendardi, Samad dihadapkan pada tuntutan yang tidak ringan. Paling tidak ada empat pekerjaan rumah yang harus dia selesaikan. Pertama, bagaimana KPK menuntaskan kasus Bank Century. Kedua, bagaimana KPK mengungkap tuntas nama-nama yang telah disebut Nazaruddin. Ketiga, bagaimana KPK bisa menangkap Nunun Nurbaeti. Keempat, mengungkap dugaan korupsi yang diduga dilakukan anggota Badan Anggaran DPR. Secara internal, Samad harus bisa membangun komunikasi dengan penegak hukum lain untuk sama-sama membangun komitmen yang sama untuk memberantas korupsi. Dan yang tak kalah pentingnya, kata Hendardi, bagaimana Samad mampu melahirkan penyidik independen yang bukan berasal dari Polri. Full content generated by Get Full RSS.

Menko Polhukam: Hentikan Kekerasan di Papua! Posted: 05 Dec 2011 07:21 AM PST JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, pemerintah terus mengupayakan untuk menghentikan berbagai aksi kekerasan di Papua. Menurutnya, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat Papua sepakat untuk menghentikan kekerasan tersebut. Saya kira TNI, Polri, masyarakat, dan pemda sepakat untuk menghentikan tindak kekerasan itu. -- Djoko Suyanto "Saya kira TNI, Polri, masyarakat, dan pemda sepakat untuk menghentikan tindak kekerasan itu. Jadi, saya setuju apa yang disampaikan oleh sejumlah kalangan, seperti Komnas HAM dan penggiat-penggiat HAM, untuk menghentikan tindak kekerasan di Papua," ujar Djoko di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (5/12/2011). Meski demikian, Djoko mengharapkan agar upaya penghentian kekerasan tersebut harus dilakukan di antara kedua belah pihak, yakni pemerintah dan masyarakat Papua sendiri. Djoko menilai berbagai aksi kekerasan tersebut saat ini terkesan hanya dilakukan oleh aparat keamanan, khususnya anggota TNI di Papua. "Padahal, dalam beberapa kasus, kekerasan itu ternyata juga dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat dan pekerja. Oleh karena itu, permasalahan ini harus dilihat secara jernih," kata Djoko. Menko Polhukam mengatakan, apabila ada anggota masyarakat yang melakukan tindakan kriminal atau tindakan hukum, pemerintah pastinya akan melakukan penegakan hukum dengan tegas. Menurut Djoko, jika terjadi peristiwa penembakan kemudian pihak kepolisian melakukan pengejaran, hal tersebut harus dilihat dalam perspektif hukum. "Karena apabila aparat penegak hukum melakukan tindak kekerasan di luar kapasitasnya, juga akan diberikan sanksi secara hukum. Jadi, ini harus dilihat secara seimbang dan juga harus dibedakan bertindak semena-mena dan berlebih dalam upaya penegakan hukum," tegasnya. Full content generated by Get Full RSS.

You are subscribed to email updates from KOMPAS.com - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610