KOMPAS.com - Nasional |
| Mau Menikah Pun Jadi Korban Koruptor Posted: 01 Dec 2011 10:41 AM PST Korupsi di Indonesia Mau Menikah Pun Jadi Korban Koruptor Khaerudin | Agus Mulyadi | Kamis, 1 Desember 2011 | 23:50 WIB JAKARTA, KOMPAS.com — Survei indeks persepsi korupsi Indonesia oleh Transparency International yang diluncurkan di Jakarta, Kamis (1/12/2011), menempatkan Indonesia di peringkat 100 dari 183 negara, bersama Argentina, Benin, Burkina Faso, Djibouti, Gabon, Madagaskar, Malawi, Meksiko, Sao Tome-Principe, Suriname, dan Tanzania. Belum lama berselang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga meluncurkan survei integritas sektor publik di Indonesia. Hasilnya, tiga kementerian yang dipimpin oleh menteri dari partai politik, yakni Kementerian Agama, Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, layanan publiknya buruk. Gambaran buruknya layanan publik di Indonesia terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA). Mereka yang hendak mengurus administrasi pernikahan terpaksa harus menjadi korban koruptor. Salah satu layanan publik yang disurvei KPK di daerah memang KUA, yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Agama. Deputi Penelitian dan Pengembangan KPK Doni Muhardiansyah menyebutkan, layanan publik lainnya dari Kementerian Agama yang buruk adalah pembuatan dan perpanjangan izin penyelenggaraan haji khusus alias ONH Plus. Doni mengatakan, meski dalam aturannya pembuatan dan perpanjangan izin ini gratis, tetapi kenyataannya mereka yang datang ke Kantor Kementerian Agama harus membayar. |
| Menteri Parpol Buruk dalam Reformasi Birokrasi Posted: 01 Dec 2011 09:53 AM PST Menteri Parpol Buruk dalam Reformasi Birokrasi Khaerudin | Agus Mulyadi | Kamis, 1 Desember 2011 | 23:40 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Integritas Sektor Publik yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan hasil, tiga kementerian yang menterinya berasal dari partai politik, yakni Kementerian Agama, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sera Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, menempati peringkat terendah di antara instansi pusat yang disurvei. Artinya, menteri dari partai politik prestasinya buruk dalam mengusung agenda reformasi birokrasi. "Kementerian yang menterinya dari parpol dikelola dengan integritas rendah. Mereka punya prestasi buruk dalam mengusung agenda reformasi birokrasi," kata Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, Abdullah Dahlan, kepada Kompas di Jakarta, Kamis (1/12/2011) malam. Menurut Deputi Penelitian dan Pengembangan KPK, Doni Muhardiansyah, survei memang tidak melihat kaitan langsung antara kementerian yang dipimpin oleh menteri dari parpol dengan tingginya angka korupsi. "Harus dilakukan survei lebih dalam lagi, untuk mengonfirmasi hubungan ini, karena ini di level layanan publik," kata Doni. Doni mengatakan, survei menunjukkan bahwa masih terjadi praktik pemberian atau korupsi dalam layanan publik di instansi pemerintah. |
| You are subscribed to email updates from KOMPAS.com - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar