Sindikasi news.okezone.com |
| Anggaran Pendidikan Naik Jadi Rp286,6 Triliun Posted: 30 Nov 2011 04:18 AM PST BOGOR- Pemerintah akan menaikkan anggaran pendidikan pada 2012 menjadi Rp286,6 triliun untuk meningkatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), kualifikasi dan sertifikasi guru hingga perbaikan gedung sekolah. Dalam peringatan Hari Guru Nasional (HGN) dan ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) kemarin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, pemerintah serius meningkatkan kualitas pendidikan. Hal itu ditandai dengan peningkatan anggaran pendidikan dari Rp266,9 triliun pada 2011 menjadi anggaran pendidikan Rp286,6 triliun pada 2012. Katanya, anggaran sebesar itu akan digunakan untuk memperbaiki kekurangan dalam dunia pendidikan dimana masih banyak sekolah yang perlu direhabilitasi berat maupun ringan dan juga belum semua guru yang sejahtera sehingga berpengaruh pada system belajar mengajar disekolah. "Tahun depan pemerintah akan mengusulkan dan biasanya DPR setuju karena ini untuk pendidikan," katanya kemarin. Selain itu juga anggaran pendidikan digunakan untuk BOS yang harus menjangkau 31,3 juta siswa SD dan 13,4 juta siswa SMP. Dana juga akan dipakai untuk memberikan beasiswa kepada 8 juta siswa miskin termasuk sertifikasi dan dan kualifikasi guru yang mencapai Strata 1 (S1) dan Diploma 4 (D4) dimana jika keduanya ditingkatkan maka tidak hanya kemampuan guru yang akan meningkat namun dikuti juga dengan kesejahteraan. Presiden menjelaskan, secara umum pendidikan di Indonesia sudah lebih baik. Hal itu, kata SBY, ditandai dengan peningkatan kualitas daya saing manusia Indonesia di tingkat internasional dari peringat 54 menjadi peringkat ke 44. "Lompatan itu signifikan. Salah satunya disebabkan pendidikan kita," terangnya. Terkait kualitas para guru, presiden mengimbau agar terus meningkatkan profesionalitas. Apalagi guru yang sudah mendapatkan tunjangan profesi dan tunjangan khusus. Mengenai pengangkatan guru honorer menjadi PNS bukanlah suatu ketidakmungkinan karena setiap tahun ada 200.000 PNS yang pension. Sementara terkait dengan penghasilan minimal para guru honorer, jelasnya, harus dibicarakan secara seksama dengan Kementerian Keuangan dimana pemerintah dapat mewujudkannya sebatas kemampuan pemerintah. Selain itu, tambahnya, jika memang ada tunjangan profesi dan khusus yang masih telat maka distribusi uangnya harus segera diperbaiki. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menjelaskan, problematika guru saat ini yang masih dibahas ialah tentang kajian ulang mengenai pengelolaan guru apakah tetap dikelola pemerintah daerah atau pusat. Mendikbud berjanji kajian tersebut sedang dirampungkan kementerian dan akan segera dilaporkan ke SBY. "Guru itu menjadi mulia tanpa ada atribut kemuliaan dan hanya orang mulia juga yang tahu bagaimana menghargai kemuliaan itu," terang mantan menkominfo ini. Sementara Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistiyo menyatakan, PGRI sebagai organisasi guru mempunyai anggota sebanyak 3,6 juta atau 94 % guru di Indonesia. PGRI juga menempatkan sebagai mitra strategis pemerintah yang mendukung kebijakan yang berpihak pada guru dan pendidikn secara keseluruhan. Akan tetapi, ujarnya, saat ini banyak guru yang menjadi korban politik pasca pemilihan kepala daerah, distribusi yang belum baik, pembinaan profesi guru yang berjalan ditempat, guru honorer yang tidak jelas nasib dan masa depannya. "Kami usul untuk dilakukan evaluasi yang komprehensif atas pelaksanaan otonomi pendidikan khususnya pengelolaan guru," harapnya. |
| Usman Hamid: Keamanan Berlebih Picu Kekerasan di Papua Posted: 30 Nov 2011 04:14 AM PST SURABAYA - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Usman Hamid meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), untuk memberikan instruksi tegas dan jelas ke jajaran keamanan terkait peringatan 1 Desember atau HUT OPM, besok. Karena, pada hari itu kemungkinan akan diperingati kalangan masyarakat Papua. "Presiden harus memberi instruksi jelas dan tegas kepada jajaran keamanan agar mencegah penggunaan pendekatan keamanan, apalagi dengan kekuatan dan kekerasan," kata Aktivis HAM Usman Hamid, kepada okezone, Rabu (30/11/2011). Aktivitas 1 Desember adalah tentang pengibaran bendera bintang Kejora atau penyampaian aspirasi politik lainnya baik di Papua maupun di Jakarta. Menurut Usman, berdasarkan pantauan kondisi lapangan, per 30 November, di Papua itu terjadi banyak patroli keamanan di berbagai titik, dari Kepolisian dan TNI bergerak dan berkeliling di pusat-pusat keramaian. Sementara di Jakarta sendiri, rencananya akan ada aksi dari sejumlah Mahasiswa dan Pemuda untuk menyampaikan aspirasi politik ke Istana Merdeka. "Karena itu kami meminta seluruh jajaran aparat keamanan bisa menahan diri," tandasnya. Imbauan warga Papua yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dikabarkan akan merayakan hari kemerdekaan Papua Barat yang jatuh pada 1 Desember 2011, besok secara besar-besaran di makam Theys Eluway, mantan Ketua Presidium Dewan Papua. Sebelumnya diberitakan, kabar yang beredar ribuan rakyat akan melakukan HUT kemerdekaan Papua Barat sekaligus menaikan bendera Bintang Kejora. Dalam peringatan itu, massa juga akan membacakan deklarasi Papua merdeka dan melakukan aksi-aksi lainnya sebagai upaya pemisahan diri dari NKRI. (amr) Full content generated by Get Full RSS. |
| You are subscribed to email updates from Sindikasi news.okezone.com To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar